IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM PERCEPATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN (PIK)
Abstract
Pengangguran menjadi problematika serius yang menjadi sorotan dari pemerintahan pusat sampai dengan daerah. Dalam upaya menurunkannya program-program telah digulirkan dengan harapan bisa menyerap tenaga kerja, salah satunya program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK). Penelitian implementasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) di Tanjung Pengapit Kelurahan Galang Baru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Edward III. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor implementasi kebijakan telah dilaksanakan oleh pihak pelaksana, keterlibatan masyarakat penerima manfaat dalam pelaksanaan program menggunakan sumber daya lokal kecuali yang tidak tersedia, pendanaan program tidak menemui kendala apapun karena program ini program pemerintah. Penilaian masyarakat pada umumnya baik Program PIK ini harusnya terus dilaksanakan karena banyak memberikan manfaat bagi masyarakat terutama pembangunan infrastruktur dilingkungan tempat tinggal dan menyentuh kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Downloads
References
Agustino, Leo, 2014, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
Anisa C F, Abubakar Iskandar &, Rusliandy (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Melalui Program SAMISADE Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Ciawi. PUBLIK Jurnal Sumber Daya Manusia, Administrasi Pelayanan Publik. Vol.10 No. 2 – 2023
Dr. Yulianto., SE., MM, Dr. Ir. A.H., Rahardian., M.Si., Dr., Dian Wahyudin, S. Sos, M.Si. (2023). Kebijakan Publik (Konsep, Proses, Analisis dan Praktek Kebijakan)., LPPM Institut STIAMI.
George C Edwards. 2012, Implementing Public Policy dikutip oleh Budi Winarno Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Rev; Ed; Jakarta: PT. Buku Seru.
Nugroho, R. (2016). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Elex Media Computed.
Nurdin, I., & Rorimpandey, M. C. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 1–13. https://doi.org/10.33701/jt.v11i1.630
Peraturan Daerah Kota Batam No. 13 tahun 2007, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.
Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2009 dan direvisi dengan Perda no. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Janka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam tahun 2005 s.d. 2025
Peraturan Daerah Kota Batam No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021 s.d. 2026,
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian (Quantitative, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta.
Wawan Edi Kuswandoro, (2024), Kebajikan Publik Perspective Politic. Avkash Civil Society dan Reparation; Malang UB Frass.
PDF Download: 54